Pertengahan Februari lalu, saya dikejutkan oleh sebuah surat pemberitahuan dari SMA adik-adik asuh saya. Surat pemberitahuan tersebut mengumumkan jadwal Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Praktek mereka mulai 22 Maret-14 April 2010. Pihak sekolah mecantumkan biaya keseluruhan ujian sebesar Rp 300.000/siswa. Wew!Mahal juga, pikir saya saat itu.
Seingat saya, dulu saya tidak pernah mengeluarkan biaya begitu besar untuk mengikuti Ujian Nasional. Lagipula, polemik Ujian Nasional kan sudah sampai tingkat kasasi. Kok masih terus dilangsungkan ya? Sekolah ketiga adik asuh saya tersebut juga termasuk salah satu sekolah swasta di Bandung yang mendapatkan subsidi Sekolah Gratis sejak tahun 2009 lalu. Lantas, kenapa masih dikenai biaya ujian segala?
Berbekal uang 900.000 dan pikiran macam-macam di kepala, saya mendatangi sekolah tersebut tanggal 1 maret lalu. Saya bertemu dengan Ibu wakil sekolah bidang kesiswaan. Beliau ini sebenarnya anak dari kepala sekolah, yang dipercaya untuk mengurus sekolah tersebut sejak awal tahun 2009. Sang kepala sekolah memiliki beberapa sekolah di kota dan kabupaten Bandung, ceritanya. Well, semacam bisnis keluarga mungkin. Karena anak dan kerabatnya diserahi peran penting pada beberapa sekolahnya. Setahu saya sekolah-sekolahnya tergolong kecil dan dibangun di daerah kecil, seperti Majalaya sampai Garut. Tapi dengan banyaknya subsidi pendidikan untuk sekolah-sekolah di masa kini mungkin ini jadi bisnis yang bagus =D
Nah, Ibu muda cantik yang ramah itu menerima saya dengan sangat baik. Saya bayar biaya ujian ketiga adik asuh saya tanpa banyak bicara. Tiba-tiba beliau nyeletuk bilang, "Seharusnya Ujian
Nasional tuh ga usah ada, itu kan cuma proyekan dinas saja." Senyum saya kulum, mengangguk tanda setuju. Wah, si ibu idealis juga niy. Kelihatannya beliau masih berusia 30-an awal, karena
kalo murni idealis kan biasanya mahasiswa yang berusia 20-an."Ujian Nasional itu cuma kedok." Si ibu cantik lantas menjelaskan alasan kenapa biaya ujian bisa semahal 300 ribu rupiah.
Dalam UN, para pengawas ujian adalah guru-guru dari luar sekolah dan ada pengawas dari dinas. "Saya bulan lalu habis rapat koordinasi SMA negeri dan swasta se-Bandung Utara. Dalam Materi Rapat disebutkan bahwa sekolah harus memberi uang transpor dan makan bagi para pengawas UN." Lalu, ia menunjukkan lembar Materi Rapat UN yang ia hadiri di Dinas Pendidikan Kota. Di lembaran itu tertulis kurang lebihnya seperti ini:
1. Uang transpor pengawas ruang diberikan oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 15.000 per orang per hari.
("ada 3 orang pengawas dalam 1 ruang dan ada 5 hari ujian untuk 6 mata pelajaran yang diujikan,"terang si ibu)
2. Uang makan pengawas ruang diberikan oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 10.000 per orang per hari.
3. Pengawas soal diberikan uang transpor oleh sekolah tempat pengawas bertugas sebesar Rp 100.000 per orang per hari.
(pengawas soal ini mungkin maksudnya pengawas/pembawa soal dari Dinas, ada 1-2 orang dan Rp 100.000 dalam rapat diganti oleh Pimpinan Rapat menjadi Rp 150.000 -pimpinan rapat adalah ketua rayon, kalo ga salah-)
4. Tiap sekolah yang menyelenggarakan Ujian Nasional wajib menyerahkan Iuran gotong royong yang dikenakan pada tiap siswa sebesar Rp 7.500.
(Si ibu cantik juga tak tahu apa gunanya iuran gotong royong ini)
"Mbak lihat sendiri kan, kalo kami hanya memungut uang ujian berdasarkan aturan itu saja. Sisanya untuk operasional UAS dan ujian praktek. Kalo di sekolah lain (uang ujian-red) bisa sampai 500 ribu bahkan 2 juta per siswanya," terang ibu cantik.Apa?
"Lebih kasihan lagi kalo anaknya ga lulus, mbak. Tahun lalu saja tiap siswa dikenakan biaya 1,5 juta per mata pelajaran yang tidak lulus," lanjutnya. Waduh, kalo ga lulus 6 pelajaran berarti habis duit 9 juta dong..aih, aih. Satu setengah juta itu aturan dari sekolahnya ato bagaimana, tanya saya. "Aturan dari atas, alasannya soalnya beda dan biaya operasional para pengawasnya kan beda lagi,"jawab si ibu dengan nada makin tinggi.
"Padahal kalo banyak siswa yang tidak lulus, kepala dinas prov-nya juga ditegur sama menteri. Lalu, kepala dinasnya akan meminta bagian pengumpul soal untuk membenarkan semua jawabannya anak-anak. Berarti sama aja kan? Apa artinya ujian nasional kalo begitu?" kata ibu makin berapi-api. Berarti uang 1,5 juta itu bonus ekstra untuk para pegawai dinas sekaligus biaya untuk menghapus jawaban anak-anak dan menggantinya sesuai kunci jawaban, pikir saya.
"Kami, guru-guru,merasa kasihan sama anak-anak. Masa capek-capek mereka sekolah tiga tahun, berhasil tidaknya cuma ditentukan oleh 5 hari ujian. Ga adil kan? Standarnya juga dinaikkan tahun ini, jadi 5,50 untuk 6 pelajaran. Terlalu berat untuk sekolah kecil seperti di sini." Betul, jawab saya, dengan standar ujian yang sama maka tingkat kelulusan di daerah kota dan desa pasti berbeda. Kualitas pendidikan di negara ini belum terstandarisasi dengan baik sampai saat ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kualitasnya pasti tak sama. Agh, gitu kok berani-beraninya bikin Sekolah Standar Internasional? imbuh saya dalam hati.
"Kalaupun memang tetap ada UN, mungkin ada baiknya bila anak-anak yang tidak lulus tetap mendapat ijazah. jadi mereka tetap bisa melamar kerja. itu menurut saya lho ya," ujar si ibu lagi. Aturan sekarang, bagi siswa-siswa yang lulus akan mendapatkan ijazah dan surat tanda lulus. Jika tidak lulus, mereka tidak akan mendapatkan keduanya. Jadi harapan siswa untuk melanjutkan studi atau bekerja tidak terputus begitu saja.
Lalu, kenapa Ujian Nasional tetap diadakan juga Bu? BUkannya kasus UN sudah sampai tingkat kasasi? tanya saya. "Nah, itulah. Bambang Sudibyo, menteri pendidikan tahun lalu sudah keburu bikin Permen. Peraturan Menteri bahwa UN tetap akan dilaksanakan. Menteri Pendidikan yang sekarang ini, M.Nuh, tidak bisa mengubah Permen ini. Bisa sebenarnya, tapi jarang sekali ada Menteri yang mengubah
Permen. Jadilah, Permen manis buat kita semua,"jawab beliau diakhiri senyum simpul yang membuatnya makin cantik. Kalo menurut laki saya, Permen tersebut tidak diubah karena banyaknya protes dari pejabat Dinas Pendidikan. Beban biaya untuk membatalkan UN dianggap terlalu besar karena proses pengadaan UN sudah dimulai sejak tahun lalu! Terlalu besar yang akan hilang dari kantong mereka mungkin, pikir saya.
"Seluruh jajaran Dinas Kota maupun Prov pasti tahu soal ini. UN itu proyek besar. Orang-orang atas pasti dapat bagiannya," asumsi si ibu cantik sambil tersenyum sinis. Mengingat proyek UN adalah "proyek bersama pejabat pendidikan" maka kepala-kepala sekolah mungkin tidak dapat berontak atau protes. Masalahnya, cap kelulusan anak-anak didik mereka yang pegang. Legalitas sekolah juga ada di tangan mereka. Kalau si ibu cantik ini bersuara sekeras ini pada pejabat di atasnya, bisa-bisa sekolahnya dibubarkan tanpa alasan jelas. Lantas, bagaimana tanggung jawabnya pada orang tua siswa?
Mungkin itulah sebabnya, si ibu cantik ini bertutur begitu semangatnya pada saya. Saya mengaku sebagai mahasiswa. Mungkin beliau ingin melepaskan uneg-unegnya pada saya dan sedikit berharap suara saya bisa berbunyi lebih keras darinya. Bagaimanapun, beliau tahu semua kecurangan dan kebusukan para mafia pendidikan itu tapi tak mampu berbuat banyak, selain bertahan dan pintar-pintar menahan diri. Karena beliau masih berada dalam sistem pendidikan itu sendiri.
Gambaran tentang UN ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tapi saya masih kaget melihat betapa riilnya kecurangan-kecurangan tersebut terjadi. Lebih kaget lagi, para guru sudah banyak yang tahu soal ini, tapi tidak bisa berbuat banyak. Tapi setidaknya mereka tetap berusaha bertahan dan mendidik murid-muridnya. Lebih mulia jasanya daripada pejabat dinas ataupun anggota dewan terhormat yang masih saja ribut soal duit hilang Century.
